“Perputaran dana haji dan umrah sangat besar. Ditambah terus meningkatnya jumlah umat Islam di Indonesia yang pergi haji dan umrah,” tuturnya.
“Yang mendaftar juga semakin bertambah. Maka Kementerian Haji dan Umrah sangat dibutuhkan umat agar penyelenggaraannya semakin baik,” tambah Zaky.
Menteri Haji dan Umrah Harus Bisa Bahasa Arab
Sementara itu, Ketua Bidang Humas dan Media DPP AMPHURI Abdullah Mufid Mubarok membandingkan kondisi Indonesia dengan Arab Saudi. Di Arab, Kementerian Haji dan Umrah sudah ada sejak lama.
“Di Arab Saudi, sudah lama ada Kementerian Haji dan Umrah. Maka seharusnya di Indonesia juga ada Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan koordinasi yang proporsional dan koheren,” kata Abdullah di Jakarta, Jumat (4/10).
Dia juga menilai kementerian tersebut idealnya dipimpin oleh profesional dan praktisi yang ahli dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Menurutnya, menteri haji dan umrah harus memiliki keahlian lobi dan negosiasi. Sebab kebijakan Indonesia dan Arab terkait penyelenggaraan haji dan umrah bisa berubah sewaktu-waktu.
Load more