"Kalau di hitung-hitung APBD NTB Rp6,1 triliun terus dana Rp500 juta dikalikan 1.140 desa/kelurahan total dananya Rp570 miliar. Artinya, angka itu masih bisa ditanggulangi dengan kapasitas APBD kita," jelasnya.
Namun demikian Adhar Hakim, dalam pemberian dana hibah ini, pasangan Iqbal-Dinda tidak akan tergantung pada APBD semata, melainkan akan menarik dana-dana lain dari pemerintah pusat.
Mengingat, Iqbal sendiri merupakan kader Gerindra dan linier programnya dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Pak Iqbal ini kader Gerindra. Ruang penyamaan persepsi pembangunan akan kami jelaskan dengan pemerintah pusat, sehingga ide dalam bentuk hibah dan program itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan jika Iqbal-Dinda terpilih," terang Adhar Hakim.
Selain itu menurutnya dalam konteks regulasi di Kemendagri, pemberian dana hibah ini justru memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membuat konsep seperti itu, sehingga tidak ada persoalan.
"Kita buat desain desk kemantapan provinsi dan kabupaten kota. Kami masuk dalam ruang pembiayaan lain dan itu bisa dan kami mendesain-nya dalam ruang yang hati-hati. Dan ini juga tidak akan tumpang tindih dengan program Dana Desa atau Anggaran Dana Desa (ADD)," bebernya.
Meski begitu mantan Ketua Ombudsman NTB dua periode ini, menyatakan alokasi anggaran hibah ini tidak diberikan sekaligus dalam satu tahun, melainkan disalurkan secara bertahap.
Load more