Ketimpangan ini dapat menciptakan kesenjangan dalam akses ke sistem peradilan digital, yang pada akhirnya mempengaruhi keadilan dan kesetaraan di seluruh negeri.
Selain itu, masalah keamanan siber menjadi perhatian utama. Berdasarkan laporan Government Accountability Office (GAO) Tahun 2024, berjudul "High Risk Series: Urgent Action Needed to Address Critical Cybersecurity Challenges Facing the Nation," ancaman terhadap infrastruktur kritikal, termasuk sistem peradilan, semakin meningkat.
Penyerang siber yang semakin canggih menargetkan data sensitif dan sistem vital, dan banyak lembaga peradilan masih menghadapi kesenjangan dalam kapabilitas keamanan siber mereka.
Kesenjangan ini termasuk kurangnya perangkat keras dan perangkat lunak yang mutakhir serta kekurangan pelatihan dan kesadaran di antara para aparatur.
Kurangnya koordinasi dalam penanganan insiden siber dan pengembangan kebijakan keamanan siber juga memperlambat respons terhadap ancaman.
Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem keamanan siber dan meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan sektor peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Digitalisasi lembaga peradilan di Indonesia adalah langkah penting menuju sistem peradilan yang lebih modern dan efisien.
Load more