Pengacara Krisna Murti Kini Menyandang Gelar Baru Pasca Sidang PK Kasus Kematian Vina Cirebon

Dengan catatan harus memenuhi syarat materiil, seperti ditemukannya fakta atau bukti baru (novum), adanya keterangan palsu dari saksi pihak terdakwa, dan kekhilafan hakim yang menangani perkara. 

Kewenangan JPU melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai salah satu dari pelaksanaan tugas dan fungsi tanggungjawabnya dalam memperjuangkan keadilan bagi korban.

Menurutnya hal itu guna mewujudkan hukum yang memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. 

"Setiap orang, baik itu terdakwa mapupun korban, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini demi mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban yang diwakili oleh jaksa penuntut umum," ucap Krisna. 

Ia menegaskan penegakan hukum perlu menegakkan keadilan substantif dan tidak hanya mengejar keadilan formal atau prosedural, serta mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

"Seperti kasus Vina Cirebon. Kita harus hadir memberikan keadilan hukum, terutama bagi rakyat kecil. Jangan sampai hukum hanya milik orang-orang elite," kata Krisna.

Krisna menjelaskan perlunya DPR dan pemerintah melakukan amendemen KUHAP terutama pada Pasal 263 yang mengatur tentang JPU diberikan kewenangan untuk mengajukan upaya luar biasa peninjauan kembali.