"Kami ingin juga sektor ibadah haji dan umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara ekonomi bagi kita yang saat ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi," sambungnya.
Firman menambahkan adanya kementerian itu dapat membuat Indonesia memastikan sejumlah aspek kenyamanan, keselamatan, dan perlindungan, jemaah selama ibadah haji.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Khariri Makmun berpendapat dibentuknya kementerian itu bisa membuat berbagai masalah penyelenggaraan haji dan umrah langsung diselesaikan.
Khariri juga menilai pengelolaan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa lebih optimal jika sudah ada kementerian khusus haji dan umrah.
"Anggaran di BPKH itu sudah kurang lebih Rp156 Triliun, ini juga sudah ada badan khusus yang menangani. Tentu kalau ini bisa dioptimalisasikan melalui Kementerian Haji dan Umrah, ini bisa lebih keren lagi,” katanya dalam diskusi. (saa/iwh)
Load more