KPU Lahat Diminta Telusuri Penemuan Dugaan Ijazah Palsu

Jika dilakukan pada konteks Pilkada 2024, tidak hanya melanggar ketentuan dalam Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen, tetapi juga termasuk dalam lingkup pelanggaran Pasal 184 UU Pilkada mengenai tindak pidana Pemilu dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun.

Lebih jauh lagi, penggunaan ijazah yang tidak sah dalam konteks publik seperti ini juga dianggap sebagai bentuk kebohongan publik, yang sangat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

Dalam konteks demokrasi yang sehat dan adil, katanya, calon kepala daerah harus menunjukkan integritas yang tinggi, memiliki rekam jejak yang jelas, dan tidak terlibat dalam pembohongan publik.

Sebab, integritas adalah fondasi dari kepercayaan publik dan transparansi pemerintahan.

Calon Bupati Lahat yang tidak jujur dan punya catatan menggunakan dokumen palsu tidak hanya merusak reputasi mereka sendiri tetapi juga mencoreng nama baik Kabupaten Lahat dan meremehkan kecerdasan masyarakat Lahat.

KPU Kabupaten Lahat jangan samapai kecolongan dan lalai dalam melakukan rangka menciptakan Pilkada yang berkualitas. 

"Kasus ijazah palsu ini menyangkut moral politik, kalau benar itu pernah dilakukan oleh Yulias Maulana maka dia tidak pantas menjadi Calon Bupati Lahat sehingga harus didiskualifikasi. Apalagi kalau sampai dia menggunakan dokumen yang sama pada saat pendaftaran Pilkada Lahat, ini merupakan malapetaka demokrasi yang sangat besar," ucap Dendi.