Prabowo Kembali Tempatkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Pengamat: Keputusan Realistis

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dinilai cukup realistis menyusun tim ekonomi di kabinetnya nanti. 

Pendapat tersebut disampaikan oleh Dosen Universitas Paramadina, Septa Dinata pada Rabu (16/10/2024).

Penilaian tersebut muncul setelah Prabowo kembali menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan di kabinet barunya.

Sri Mulyani nantinya akan dibantu oleh tiga wakil menteri yang hingga saat ini masih belum diketahui sosoknya.

“Kondisi ekonomi yang kini cenderung kurang stabil, ditambah dengan beban keuangan yang semakin besar, bunga utang yang semakin besar, sepertinya Pak Prabowo tidak mau mengambil risiko. Maka jalan yang paling realistis itu, ya Sri Mulyani harus diangkat lagi,” ujar Septa Dinata dilansir dari laman ANTARA.

Pada kesempatan yang sama, Sapta Dinata juga mengatakan bahwa pengangkatan Sri Mulyani merupakan upaya strategis agar tim ekonomi kabinet baru mendatang dapat segera bekerja terutama untuk meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan.

Hal tersebut mengingat pengalaman Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan selama hampir dua periode kepresidenan sebelumnya.

Meski demikian, Septa juga menilai Prabowo melihat perlunya kaderisasi pada lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada pos menteri, sehingga ditunjuk tiga wakil menteri untuk mendampingi Sri Mulyani.

“Nah caranya ya ditempel dulu melalui posisi wamenkeu (wakil menteri keuangan) ini. Sebetulnya tiga nama (wamenkeu) ini juga sudah tidak asing lagi kan,” ujarnya.

Ketiga nama tersebut adalah Suahasil Nazara yang sekarang adalah Wamenkeu I dan telah berpengalaman memimpin sejumlah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, Thomas Djiwandono yang kini tengah menjabat sebagai Wamenkeu II, serta Anggito Abimanyu yang merupakan ekonom senior dan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Sementara terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara, Septa menyatakan bahwa terdapat sisi positif maupun negatif mengenai pemisahan pengelolaan penerimaan negara dengan Kementerian Keuangan.

Ia menuturkan bahwa bila kewenangan tersebut dipisah, maka kinerja kedua lembaga tersebut menjadi lebih fokus, sementara jika kewenangan tersebut tetap digabung, maka sinkronisasi antara pengeluaran dan pendapatan dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Sepertinya memang ini jalan tengah yang juga diambil oleh Pak Prabowo. Di satu sisi ingin dipisahkan, tapi di sisi lain akhirnya tetap satu payung juga kemungkinannya, tetapi dengan fokus yang berbeda,” katanya lagi.

Prabowo pada Senin (14/10) malam, memanggil Sri Mulyani Indrawati ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta. Sri Mulyani mengatakan bahwa ia berdiskusi cukup lama dengan Presiden terpilih tersebut membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak.

Sementara pemanggilan terhadap Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu dilakukan pada Selasa (15/10) sore.

“Jadi kami ini trio diberi tugas untuk membantu tugas menkeu (menteri keuangan). Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara,” kata Thomas. (ant/aes)