Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mengajukan besaran APBD 2025 sebesar Rp91,1 triliun.
Hal ini diketahui saat Banggar DPRD DKI Jakarta bersama dengan TAPD DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.
Sebagaimana diketahui, rancangan awal sebesar Rp84,32 triliun dan penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer Rp6,8 triliun.
Sedangkan, pendapatan daerah sebesar Rp74,87 triliun, belanja daerah Rp75,51 triliun, penerimaan pembiayaan Rp9,45 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp8,81 triliun.
Mengetahui hal tersebut, Ima mengatakan Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi. Selanjutnya, dibahas Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
"Konsultasi antara komisi dengan Banggar dan akan disampaikan ketika rapat Banggar lanjutan pada hari Senin (pekan depan)," kata Ima, di DPRD DKI Jakarta, dikutip Rabu (23/10/2024).
Politikus PDIP ini mengatakan sejumlah program prioritas akan masuk dalam APBD 2025.
Di antaranya pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp1,1 triliun.
Diharapkan program tersebut dapat terealisasi pada tahun ajaran 2025. Terlebih sudah disepakati eksekutif dan legislatif.
Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusunan APBD 2025, yakni penanganan banjir, kemacetan dan pengelolaan sampah.
"Pendidikan gratis yang dibahas Komisi E periode sebelumnya sudah dianggarkan," ungkap Ima.
Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat juga tak luput dari penyusunan anggaran tahun 2025.
“Ada banjir, pengurangan kemacetan, mengenai sampah dan ada satu dari Kementerian Keuangan, yaitu makan siang gratis,” tutur Ima.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan tema pembangunan tahun 2025, yakni “Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.
Terdapat empat prioritas pembangunan terdiri dari peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
“Dalam arahan kebijakan prioritas nasional dengan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 ada empat prioritas pembangunan DKI Jakarta,” pungkas Michael. (agr/nsi)
Load more