Menuju ASN Sejati, Honorer Minta Penghapusan Sistem PPPK

Jakarta, tvOnenews.com - Pimpinan honorer mengajukan permohonan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto dan MenPAN-RB Rini Widyantini untuk menghapus skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Mereka berpendapat bahwa keberadaan PPPK justru menghambat pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

Eko Wibowo, Ketua ASN PPPK Provinsi Riau, menyampaikan harapan besar kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyelesaikan isu-isu terkait honorer dan ASN. 

Salah satu harapan utama adalah penghapusan sistem PPPK, yang dinilai tidak memberikan kesempatan luas bagi ASN dalam mengembangkan karier mereka.

Ekowi, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa banyak ASN PPPK merasa karier mereka terjebak, meskipun telah meningkatkan kompetensi.

"Saya yang bergelar S2 hanya bisa berada di golongan IX sebagai guru, tanpa peluang kenaikan golongan kecuali mengikuti tes PPPK lagi," tuturnya.

Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Riau ini menambahkan, meski proses menjadi PPPK cukup rumit, setelah diangkat, mereka merasa terbatas dalam banyak hal. 

“Pemerintah masih lebih mengutamakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk jabatan struktural, sementara PPPK hanya berperan dalam jabatan fungsional.”

Ekowi juga menyarankan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN agar tidak ada perbedaan status antara PNS dan PPPK. 

Ia berpendapat sebaiknya ASN hanya terdiri dari PNS, sehingga PPPK dapat diangkat menjadi PNS tanpa perlu tes lagi.

Optimis akan dukungan Presiden Prabowo, Ekowi mengatakan, "Kami berharap Ibu MenPAN-RB Rini Widyantini bisa menyampaikan aspirasi kami kepada Presiden." 

Ia menekankan pentingnya meningkatkan status honorer dan PPPK menjadi PNS sebagai penghargaan atas pengabdian panjang mereka.

Ekowi yakin kualitas PPPK tidak kalah dengan PNS, sehingga mereka layak menduduki jabatan struktural, seperti kepala bidang atau kepala dinas. Sebagai tokoh muda pendidikan di Riau, ia berharap tidak ada lagi pemisahan antara PPPK penuh waktu dan paruh waktu.

Mereka ingin agar PPPK dan honorer diangkat menjadi PNS, mirip dengan langkah pemerintah Presiden SBY yang mengangkat satu juta honorer menjadi PNS.

Sementara itu, MenPAN-RB Rini Widyantini, bersama Wakilnya Purwadi Arianto, telah menyiapkan strategi untuk melanjutkan reformasi birokrasi, termasuk menyelesaikan masalah honorer. 

Fokus utama mereka adalah menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Rini juga mengucapkan terima kasih kepada Azwar Anas atas dasar kebijakan penting yang telah diletakkan selama masa kepemimpinannya di KemenPAN-RB. 

Berbagai program yang telah dirancang akan terus dilanjutkan, termasuk penyelesaian masalah honorer dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. (aag)