Menteri Ara Marah ke Pegawainya! Gegara Surat Penting Terlambat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, meledak dalam rapat internal pada Senin (28/10/2024). 

Kemarahannya dipicu oleh lambatnya birokrasi di kementeriannya.

Ara diketahui menggebrak meja setelah mengetahui bahwa surat penting yang ia kirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor, baru sampai setelah hampir sepekan ia tandatangani.

Dalam rapat yang bertujuan mempersiapkan bahan untuk Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Ara mempertanyakan status surat yang dikirim sejak Selasa (22/10), sehari setelah ia resmi menjabat sebagai Menteri PKP. tvonenews

Namun, surat tersebut baru sampai ke Jaksa Agung pada Senin (28/10).

"Pak Jaksa Agung sudah cek, dan beliau bilang belum menerima surat ketika saya temui di Magelang," ungkap Ara, seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).

Ara merasa malu atas keterlambatan tersebut, dan menyesalkan lambannya birokrasi yang membuatnya terlihat tidak profesional di mata Jaksa Agung. 

Ia dengan geram mempertanyakan proses pengiriman yang memakan waktu terlalu lama, bahkan untuk surat resmi seorang menteri.

"Diterimanya kapan? Saya tanda tangan tanggal 22, baru sampai tanggal 28. Gimana orang mau percaya sama kita kalau begini caranya?" kata Ara dengan nada kesal, sambil menggebrak meja.

Kemarahan Ara mencapai puncaknya ketika ia menyatakan siap menggunakan dana pribadinya untuk mempercepat operasional kementeriannya. 

Menurutnya, jika kendala terletak pada fasilitas, ia tidak ragu untuk menanggung biaya sendiri demi memperbaiki kinerja.

"Saya siap pakai duit pribadi untuk kemajuan organisasi ini. Kalau ada kekurangan peralatan, saya yang beliin. Negara ini sudah terlalu baik buat saya," tegasnya.

Ara juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan dukungan penuh, termasuk menambah sekretaris atau fasilitas lainnya, demi memastikan kementeriannya bisa melayani publik dengan lebih baik.

"Kalau masalahnya di fasilitas, ya pakai duit saya. Kan saya nggak korupsi. Demi kepentingan negara, nggak ada salahnya," tutupnya. (aag)