Mahkamah Konstitusi Minta Menteri Kabinet Merah Putih Buat Kepastian Aturan Pekerja Outsourcing

Jakarta, tvOnenews.com - Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmic menegaskan agar para menteri Presiden Prabowo Subianto di dalam Kabinet Merah Putih dapat memberikan kepastian terhadap pekerja Indonesia mengenai aturan sistem pekerja alih daya atau outsourcing.

Daniel meminta kejelasan pemerintah pusat terkait jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan menggunakan jasa outsourcing.

Hal itu merupakan tindak lanjut dari uji materiil perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, di klaster outsourcing.

"Dalil para pemohon berkaitan dengan persoalan konstitusional norma Pasal 64 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 18 UU 6/2023 sepanjang tidak dimaknai, 'Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya' adalah dalil yang dapat dibenarkan," ujar dia di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Namun, oleh karena Mahkamah tidak mengabulkan, sebagaimana yang dimohonkan para pemohon, dalil para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," sambung dia.

Lebih lanjut, Daniel mengatakan, dalil para pemohon, yakni Serikat buruh mempermasalahkan Pasal 64 dalam Pasal 81 angka 18 UU 6/2023. Menurut pemohon, aturan terkait alih daya atau outsourcing tidak dijelaskan secara rinci pengaturan jenis pekerjaan.

Imbas dari hal tersebut, menyebabkan penetapan oleh pemerintah terhadap sebagian pekerjaan yang dapat dialihdayakan menjadi tidak berkepastian.