Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program HAM berjalan sesuai harapan publik.
Di tengah situasi defisit APBN, lanjut Bambang, alokasi anggaran harus berdasarkan skala prioritas nasional.
“Faktanya, saat ini kita menghadapi defisit APBN, jadi perlu ada pengetatan anggaran," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyebutkan bahwa penambahan anggaran di Kementerian HAM bertujuan untuk memperkuat citra HAM Indonesia.
Meski begitu, ia menyatakan bahwa usulan Menteri Pigai terkait penambahan anggaran tersebut masih perlu diperdalam dan dikaji lebih lanjut. (aag)
Load more