Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengaku siap mundur dari jabatannya jika gagal memberantas mafia impor pangan.
Dua orang di antaranya bahkan menjabat direktur.
Pada kasus tersebut, Mentan Amran menyebut tiga anak buahnya pada jabatan eselon II dan III terbukti menerima uang pemulus atau fee proyek pengadaan dari beberapa perusahaan senilai kurang lebih Rp10 miliar.
Dia kembali mencopot satu pejabat eselon II atau sekelas direktur di Kementan, karena didapati menerima fee proyek sebesar Rp700 juta.
“Mafia impor Insya Allah kalau kami temukan, kami bereskan. Kalau aku tidak bisa bereskan, aku mundur,” ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, dilansir dari laman ANTARA.
Tindakan tegas dikatakan Mentan Amran bakal dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan tiga pesan khusus kepada dirinya.
Saat ditunjuk kembali menjadi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo yakni pencegahan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, serta swasembada pangan dalam kurun waktu 3-4 tahun.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI tersebut, Amran juga memaparkan sejumlah rencana program yang akan dilaksanakan Kementan pada 2025.
Pada 2025, Kementan mendapat anggaran Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp21,47 triliun.
Amran menyebut anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program quick win cetak sawah 150 ribu hektare, intensifikasi 80 ribu hektare, dan optimasi lahan (oplah) 350 ribu hektare sebesar Rp15 triliun.
Sementara, program non quick win yang akan dilakukan terdiri dari peningkatan produksi tanaman pangan padi dan jagung sebesar Rp4,33 triliun, dan peningkatan produksi daging sapi/kerbau dan susu sebesar Rp2,14 triliun. (ant/aes)
Load more