Puadi juga menyoroti tugas khusus pengawas pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu.
Ia mengingatkan agar para pengawas berhati-hati dan tetap mengikuti aturan dalam menangani setiap dugaan pelanggaran yang muncul, memastikan agar prosesnya tetap berada dalam koridor hukum.
"Jajaran Bawaslu hati-hati untuk membuat keputusan apakah masuk temuan atau laporan. Harus bisa mempertanggungjawabkan, kalau cuma sekedar info awal jangan coba-coba memanggil pejabat tinggi. Karena kalau tidak bisa membuktikan bisa dituduh sebagai pencemaran nama baik," tambah pria berdarah Betawi itu.
Di samping itu, Puadi berharap seluruh penyelenggara pemilu menjaga komunikasi dan koordinasi yang solid. Ia menekankan pentingnya sinergi yang kuat antarpenyelenggara pemilu, agar bersama-sama menciptakan pemilu yang damai dan transparan.
"Mari kita kawal Pemilihan 2024 dengan tepat dan fokus untuk bisa menyelenggarakan Pemilihan 2024 dengan tulus, ikhlas dan niat yang baik dalam menjalankan tugas," pesannya.
Sebagai tambahan informasi, rapat koordinasi yang digelar DKPP ini dihadiri oleh ketua dan anggota Bawaslu serta KPU dari beberapa wilayah, termasuk Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
Melalui pesan yang disampaikan Puadi, terlihat jelas bahwa kepatuhan pada aturan dan komunikasi yang solid antara lembaga penyelenggara pemilu adalah kunci keberhasilan Pemilu 2024. (rpi)
Load more