Mereka juga menyoroti prosedur penebusan pupuk yang kini mewajibkan penggunaan KTP.
"Tebus pupuk sekarang cukup pakai KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor polisi atau langsung ke sini," tegas Amran.
Di sisi lain, Amran juga tidak segan-segan menegur Kepala Desa yang dinilainya terlalu banyak mengeluh.
Salah satu Kades dari Banyuwangi, misalnya, mengeluhkan biaya pembelian solar untuk mesin pompa yang telah disediakan pemerintah.
Amran dengan tegas menjawab, "Sudah diberi pompa gratis, bibit gratis, masa solar juga minta ke pemerintah? Jadi Kepala Desa jangan pelit, masa minta solar sampai rokok juga," katanya dengan nada tegas yang disambut tawa para hadirin.
Setelah mendengarkan keluhan, Amran langsung memerintahkan Dirut PT Pupuk Indonesia untuk menindaklanjuti masalah distribusi pupuk dan menegaskan agar pihak-pihak yang lalai dicopot dari jabatannya.
"Ini perintah! Copot segera manajer yang bertanggung jawab atas lambatnya distribusi. Jangan ditawar lagi," tutup Amran dengan tegas. (aag)
Load more