Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR-RI dapil Sumbar 2, Mulyadi turut berkomentar terkait Terkait perbedaan hasil survey Pilkada DKI Jakarta antara LSI dan Poltracking yg dilakukan oleh dua lembaga survey tersebut pada periode yang sama. Mulyadi ikut bercerita pengalamannya dengan Poltracking.
Mulyadi mengatakan waktu maju gubernur tahun 2020 menggunakan jasa Poltracking baik sebagai lembaga survey maupun pemenangan
“terjadi permasalahan yg sangat serius, sehingga saya mengalami kerugian materil dan immateril yg sangat besar menurut ukuran saya. Namun sudah dibuat kesepakatan damai. Saya juga sudah sampaikan bahwa personil Poltracking rata2 masih muda2, tidak ada yg senior, bahkan Masduri sbg penanggung jawab survey waktu itu sudah saya rekomendasikan utk diganti dengan yg lebih senior dan profesional, dan disepakati oleh Hanta Yudha ke depan tidak akan menggunakannya lagi, makanya saya kaget kok yg tampil sbg penanggung jawab survey masih Masduri, yg jelas2 sebelumnya bermasalah.” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Ia juga menyayangkan Poltracking Indonesia lebih menggunakan pendekatan politik dibandingkan dengan pendekatan saintifik.
“Sangat disayangkan pola yg dilakukan oleh Poltracking dengan keluar dulu dari Persepi, kemudian melakukan bantahan2 dari luar. Pola seperti ini adalah pola penggiringan opini, tidak scientific, tidak cocok dilakukan oleh lembaga ilmiah” ungkapnya.
Ia pun mendukung tindakan yang dilakukan oleh Persepi, menurutnya dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat jika ada data yang dipermainkan.
“Dengan kejadian Jakarta ini, kedepan Lembaga Survey jangan ada lagi yg coba2 mempermainkan data, karena dampaknya sangat serius terhadap masyarakat. Dan saya minta Persepi tetap panggil Poltracking walaupun sdh keluar dari Persepi, karena Poltracking melakukan bantahan2 satu pihak.” pungkasnya. (ebs)
Load more