Pemprov DKI Jakarta Tegaskan Soal Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

“Tantangan yang dihadapi dalam Pilkada adalah politik uang, kurangnya pendidikan politik, ketidakpercayaan ataupun kurangnya kepedulian terhadap politik, dan keterbatasan akses informasi," jelasnya.

"Untuk itu, kita berupaya mengatasi tantangan tersebut agar pelaksanaan Pilkada dapat jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dengan situasi politik yang stabil, serta partisipasi masyarakat yang tinggi,” sambung dia.

Teguh memaparkan Pemprov DKI Jakarta juga telah melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam Pilkada, yaitu memberikan fasilitas pendanaan melalui hibah, menjaga stabilitas sosial politik, dan menjamin netralitas ASN. 

Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga telah membentuk DESK Pilkada DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 506 Tahun 2024. DESK Pilkada ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait menghormati pilihan dan pendapat yang berbeda, mengikuti Pilkada dengan gembira, patuh kepada aturan penyelenggara pemilu, tidak menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian, serta mencegah politik SARA.

Upaya lain yang dilakukan, sambungnya, Pemprov DKI Jakarta telah memetakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik. Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan Forkopimda DKI Jakarta mengadakan mitigasi risiko di setiap lokasi TPS yang rawan banjir dan konflik.

“Ini sudah kita petakan semua. Bahkan, di titik-titik TPS rawan banjir dan konflik, sudah ada petugas yang standby di sana. Mudah-mudahan dengan persiapan ini, semua TPS dalam kondisi yang terkendali,” paparnya.

Ia pun menuturkan, Pilkada di DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat sinergi seluruh pihak. Mulai dari Forkopimda, Bawaslu, KPU, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu), partai politik, hingga masyarakat.