Legislatif Demokrat Dorong Pemprov Jakarta Tingkatkan Akses Air Perpipaan Capai 100 Persen di 2030

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta Lazarus Simon Ishak mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan air perpipaan sesuai target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. 

Sebab, di dalam RKPD 2025 itu, Pemprov DKI Jakarta diamanatkan untuk meningkatkan akses air minum perpipaan hingga 89,02 persen dan tahun 2030 dapat mencapai target 100 persen.

"Tentunya untuk mengejar target tersebut perlu anggaran yang sangat besar. Fraksi Partai Demokrat-Perindo meminta penjelasan terkait Pemenuhan Anggaran untuk mencapai target-target tersebut," ujar Lazarus, dalam rapat paripurna pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Senin (11/11/2024).

Berdasarkan data yang dia paparkan, cakupan layanan air perpipaan Jakarta hanya mencapai 65,85 persen pada tahun 2023 kemarin. tvonenews

Namun, sesuai dengan amanat Sustainable Development Goals (SDGs), Jakarta perlu meningkatkan cakupan layanan air perpipaan hingga 100 persen pada 2030.

Dalam meningkatkan akses warga terhadap air bersih dan air minum yang terjangkau, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan upaya-upaya strategis seperti menurunkan tingkat kebocoran (Non Revenue Water) yang saat ini masih tinggi dengan tingkat kebocoran sebesar 46,67 persen.

"Kemudian melaksanakan pembangunan SPAM Regional (Jatiluhur, Karian-Serpong, Buaran III dan lainnya) dan melaksanakan pembangunan dan peningkatan SPAM komunal (Pesanggrahan, Ciliwung, Cilandak, Hutan Kota, Taman Kota dan lainnya)," katanya.

Lazarus juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menugaskan Perumda Air Minum Jakarta Raya agar memprioritaskan penyediaan layanan air bersih di daerah krisis air antara lain: Rawa Timur, Guji Baru, Kali Sekretaris, Blok Empang, Enceng dan Kerang Hijau melalui pemberian subsidi.

"Peningkatan layanan akses air bersih di wilayah Kepulauan Seribu harus jadi prioritas dan pembangunan reservoir komunal. Pemprov DKI juga harus menetapkan tarif air minum yang tidak memberatkan warga tidak mampu berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku," imbuhnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo Ali Muhammad Johan mengungkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2025 direncanakan sebesar Rp91,14 triliun. 

RAPBD DKI tahun 2025 ini meningkat 6,97 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp85,20 triliun.

RAPBD DKI Jakarta tahun 2025 ini terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp81,68 triliun, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,45 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp82,32 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp8,81 triliun.

"Peningkatan APBD 2025 berasal dari penambahan Pendapatan Transfer yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik," kata Ali. (agr/nsi)