Perjudian Ternyata Diatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Presiden Prabowo Dituntut Segera Cabut

Jakarta, tvOnenews.com - Aktivitas perjudian ternyata diatur dalam aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera mencabut aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berkode 92000 yang diduga dijadikan alat untuk melegalkan perjudian di Indonesia. 

Desakan tersebut datang dari kelompok aktivis yang mengatasnamakan gerakan Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR) dalam penyampaian aspirasi masyarakat warga bertajuk 'Apakah Perjudian Dilegalkan secara Khusus dan Ekslusif' di Barocks Coffee, Jakarta, Sabtu (16/11/2024).

Inisiator PPBR Yudi Syamhudi Suyuti menjelaskan, kode 92000 tersebut merupakan kode rahasia untuk melegalkan aktivitas judi, seperti penjualan tiket lotere, dan kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin.

Kemudian, pengoperasian website perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, off-track beating hingga kegiatan kasino termasuk floating casino.

"Kami dari masyarakat kelompok inisiatif yang menamakan diri, Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR), menemukan satu kode resmi yang berkekuatan hukum krusial yang melegalkan Perjudian, kami minta Presiden Prabowo mencabut KBLI 92000," dalam pernyataan aspirasi kepada wartawan.

Dia mengatakan, KBLI tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan pemerintah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto pada 15 September 2020. 

Kemudian, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widodo Ekatjahjana dan dicatatkan secara legal formal dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084.

Di mana salinan sesuai aslinya yaitu dari Badan Pusat Statistik ditandatangani Kepala Biro Masyarakat dan Hukum, Endang Retno Sri Subiyandani menjadi Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI.

"Tentu hal ini kami pandang sebagai sesuatu yang anomali dengan situasi saat ini yang sedang terjadinya pemberantasan perjudian online secara besar-besaran," ujarnya. 

"Dimana diduga ada kelompok-kelompok bisnis perjudian baik online maupun offline yang secara khusus dan eksklusif tidak tersentuh hukum, karena telah dilegalkan.

Anomali disini yang kami maksud adalah sesuai arti kata anomali, yaitu adalah penyimpangan atau kelainan dari yang normal atau yang diharapkan," sambungnya. 

Dia menduga terbentuknya anatomi kriminal penyelundupan hukum dalam legalisasi perjudian dalam KBLI 92000 pada saat itu hanya untuk melegalkan aktivitas perjudian di Indonesia. 

"Penyelundupan aturan hukum dan perundangan ini, berakibat terjadinya hak-hak ekslusif yang didapatkan oleh kelompok-kelompok atau entitas-entitas bisnis tertentu yang dapat melakukan kegiatan usaha dan investasi aktivitas perjudian dan pertaruhan secara legal, baik secara online maupun offline," katanya. 

Selain itu, meskipun KBLI 92000 sulit dicari di OSS, namun tetap dapat diakses dengan cara lain di dalam beberapa KBLI, yang terdiri dari turunan kategori R yang sebelumnya merupakan KBLI 92000.

Di mana aktivitas hiburan dan rekreasi ada didalamnya, yaitu KBLI 9329 - Aktivitas Hiburan dan Rekreasi lainnya ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya), dinyatakan dalam hal perjudian lihat KBLI 9200. 

Lalu pada KBLI 5011 – Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Penumpang, dinyatakan Pengoperasian berjudi di atas kapal lihat, 9200. Juga pada KBLI 5012- Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang, dinyatakan Pengoperasian berjudi di atas kapal lihat 9200.

"Hingga saat ini, KBLI 92000 di dalam KBLI 2020 yang ditetapkan dan disahkan Pemerintah masih berlaku secara legal dan tetap menjadi acuan dalam hal lapangan usaha di Indonesia," jelasnya. 

"Telah ada beberapa pelaku usaha beserta instrumen pembayarannya telah mendapatkan keputusan penetapan legal dan sah dalam usaha perjudian, baik online maupun offline dari Pengadilan Negeri (bukti terlampir)," tambahnya. 

Selain itu juga terdapat kelompok usaha Biro Jasa yang dapat membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berfungsi untuk menjamin legalitas usaha Perjudian dan Pertaruhan yang diatur dalam KBLI tersebut. 

"Padahal jika mengacu pada aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, pembuatan KBLI 92000 sangat jelas menabrak aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu kami mendesak pemerintah untuk segera mencabut KBLI 92000 tersebut," tuturnya.

Aspirasi Masyarakat dari Presiden Prabowo Bersama Rakyat ini, di inisiasi oleh Yudi Syamhudi Suyuti, Nelly Siringoringo, Abdul Ghani Ngabalin, Ibrahim Martabaya dan Asma Dewi. (ebs)