Jakarta, tvOnenews.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN Medan) yang memvonis lepas (onslag) pasangan suami istri (Pasutri) yang merugikan perusahaan sebesar Rp583 miliar resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, pasutri terdakwa pemalsuan tanda tangan direktur perusahaan, Yansen (66) dan Meliana Jusman (66) divonis lepas oleh Majelis Hakim PN Medan pada Selasa, 6 November 2024.
Laporan itu dibuat oleh Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) dan Nasional Corruption Watch (NCW).
Ketua Umum Baradatu, Herwanto Nurmansyah mengaku secara resmi melaporkan 3 Hakim ke KPK, yakni M. Nazir sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan sebagai Hakim Anggota dan Khairulludin sebagai Hakim Anggota.
"Sekarang kami menyampaikan surat secara resmi kepada KPK," kata Herwanto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).
Dia juga membandingkan kasus pasutri ini akan menjadi peristiwa seperti Ronald Tannur di Surabaya jilid dua.
Load more