PKB Geram DPR RI Sebut OTT KPK 'Kampungan'

“Selain itu saya kira juga perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik kita. Kalau muara masalah korupsi banyak yang bilang dari sistem politik yang transaksional, ya seharusnya ini yang diubah, diperbaiki lagi,” sambungnya.

Sementara itu, Hasbiallah Ilyas mengklarifikasi pernyataannya soal OTT yang dianggap kampungan. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah bagian dari guyonan yang salah dipahami.

“Ada kesalahpahaman dalam membaca pernyataan saya. Maksud saya, yang saya sampaikan tujuan saya primadonanya itu adalah pencegahan, bukan berarti kita tidak mau (OTT), bukan berarti kita tidak setuju dengan tangkap tangan. Saya setuju, di awal saya bilang setuju,” ujar Hasbi.

Hasbi meminta agar pernyataannya dilihat dalam konteks yang benar. Ia menekankan bahwa OTT dilakukan setelah indikasi korupsi terjadi, dan idealnya KPK seharusnya bisa mencegah praktik tersebut sejak awal agar uang negara tidak hilang.

“Yang selama ini yang saya tahu, yang saya amati itu sudah penerimaan kedua kali yang ditangkap itu kan, atau penerimaan yang ketiga kali yang ditangkap. Kenapa tidak dari awal sudah ada indikasi, diperingatkan. Itu tidak ada uang negara yang hilang,” tambahnya.

Hasbiallah menilai KPK memiliki alat yang sangat canggih dan mahal yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendeteksi indikasi pelanggaran sejak dini.

“Antisipasi di awal itu kan bahasa telepon, bahasa lelucon itu, bahasa bercanda. Karena KPK ini kan punya alat yang sangat canggih dan biaya negara mahal kenapa tidak mendeteksi dari awal? Misalnya begini, saya kasih ilustrasi kalau kita malam-malam ronda kita lihat orang lagi nggak punya duit terus mau berusaha untuk maling rumah orang di waktu dia memalingi rumah orang kita cegah tidak?” katanya. (agr/raa)