Jakarta, tvOnenews.com - Seluruh pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, di Indonesia diimbau wajib memahami kerawanan bencana pada wilayah masing-masing hingga ke lingkungan pedesaan terpencil.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam konferensi pers bertajuk “Disaster Brefing” di Jakarta, Senin (25/11/2024).
BNPB juga telah menyiapkan peta kerawanan bencana banjir dan tanah longsor pada setiap provinsi di Indonesia yang bisa diakses oleh publik melalui aplikasi digital (IoT) InaRISK.
“Melihat apa yang terjadi di lapangan, kami nilai ini wajib dipahami oleh kepala daerah,” tegas Abdul Muhari.
Dia menambahkan bila pemda belum memiliki peta risiko bencana, paling tidak kepala daerah ataupun kedinasan teknis terkait bisa memonitor potensi banjir atau longsor melalui aplikasi tersebut, sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
“Hal ini mutlak untuk dilakukan dalam tiga bulan ke depan karena merupakan puncak musim hujan dan potensi terjadi bencana juga lebih besar,” paparnya.
Load more