Kelompok MPPG Datangi Unit SPKT Polres Grobogan, Ini Penyebabnya

Kendati begitu, SPKT Polres Grobogan mengarahkan pelapor untuk melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Grobogan karena ranahnya pilkada.

Ketua Bawaslu Fitri Nitia Witanti menyebutkan laporan tersebut bukan otoritas Bawaslu untuk menyelidiki dan menindak.

“Kata bu Fitri, materi yang saya laporkan itu tidak terkait dengan UU 10/2016 tentang pilkada. Bawaslu tidak bisa menerima laporan kami sehingga kami disarankan untuk ke Polres lagi. Di Polres disuruh menunggu. Menunggu itu kan ada batasnya,” ungkap dia dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Sementara, kuasa hukum Endang Kusumawati mengaku pihaknya akan menempuh jalur lain agar Polres Grobogan bersedia menerima laporan perwakilan kelompok masyarakat tersebut.

“Kami selaku wakil masyarakat Grobogan peduli pilkada, inginnya setiap ada aduan harusnya Laporan diterima dulu, di awal kami sudah ditolak, di Bawaslu ditolak, ini di Polres suruh nunggu. Akhirnya kami putuskan untuk berkirim surat saja,” jelas Endang.

Selain itu, Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto ikut menanggapi beredarnya hasil survei yang telah diedit oleh pihak tertentu yang membalikkan hasil survei dengan keunggulan pasangan 01.

Ratno menilai, editan hasil survei tersebut tidak benar, sebaliknya yang benar adalah hasil dimana Bulan November 2024 paslon Bambang-Catur memperoleh angka 59, 5 % sedangkan paslon Hadi-Sugeng 37,5%.

"Luar itu adalah hoaks," tuturnya.

Sekedar informasi, hasil survei Indopol itu menyebut paslon 02 Bambang-Catur selama 3 bulan berturut turut yakni September, Oktober dan November 2024 selalu unggul bila dibandingkan dengan elektabilitas paslon 01.

Hasil survei editan itu disebarkan oleh 5 oknum paslon lain berinisial TF anggota DPRD Grobogan, pemilik akun AFJ (paslon 01), MS anggota DPRD Grobogan, S pensiunan Pegawai Dispora, dan akun Agen bus Wa Toroh.(lkf)