KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang Digelar 26 Februari 2025 Jika Pilkada Jakarta Tidak Satu Putaran

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta memastikan bahwa jika Pilkada Jakarta harus memasuki putaran kedua, pemungutan suara akan dilakukan pada 26 Februari 2025.

“Ya, jika dua putaran (digelar pada 26 Februari 2025),” ujar Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, saat dihubungi media, Kamis (28/11).

Sementara itu, Komisioner KPU Jakarta Astri Megatari menyatakan bahwa rekapitulasi suara tingkat kecamatan baru akan dimulai hari ini. 

KPU juga telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPU nomor 29 Tahun 2024 yang mengatur jadwal dan tahapan Pilkada.

“Rekapitulasi tingkat kecamatan baru akan dimulai hari ini. Sehingga hasilnya masih belum kita ketahui. Namun, KPU DKI Jakarta telah mengeluarkan SK no 29 tahun 2024 mengenai jadwal dan tahapan Pilkada. Jadwal tersebut disusun dengan skenario tanpa ada sengketa hukum,” ungkap Astri.

Astri menambahkan bahwa meski jadwal sudah ditetapkan, pihaknya tetap menjalani proses penghitungan suara secara manual untuk memastikan hasil yang akurat.

“Jika merujuk pada SK di atas, memang di tanggal tersebut. Tapi kita jalani dulu ya proses rekapitulasi berjenjang untuk hasil pemilihannya,” jelasnya.

Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa Pilkada akan berlangsung dalam satu putaran jika pasangan calon memperoleh lebih dari 50 persen suara. Sebaliknya, jika tidak ada pasangan calon yang mencapai angka tersebut, maka putaran kedua harus dilaksanakan.

“Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pokoknya menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus memperoleh suara lebih dari 50 persen untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” bunyi SK KPU Pilkada.

“Kemudian apabila tidak terpenuhi perolehan suara tersebut, maka diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama,” lanjutnya.

Jika tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 50 persen suara, KPU akan menggelar putaran kedua untuk menentukan pemimpin baru ibu kota.

“Apabila perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lebih dari 50 persen untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak,” demikian bunyi SK tersebut. (agr/dpi)