Putusan MKD: Anggota DPR Fraksi PDIP Haryanto Langgar Kode Etik Terkait Kasus Dugaan Video Asusila

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhi sanksi tertulis kepada Haryanto atas kasus dugaan tindakan asusila video call seks. 

Diketahui Haryanto merupakan anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang diduga memerkan alat vital pada saat video call. 

"Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yth Haryanto Nomor Anggota A-193 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik. Dan diberikan sanksi teguran tertulis," ucap Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.

Nazaruddin mengungkapkan, bahwa keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MKD pada hari Selasa (3/12) yang bersifat tertutup, yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota MKD. 

"Dibaca dalam sidang MKD Pada Selasa 3 Desember 2024 dan menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan," ungkapnya. 

Dalam sidang etik itu, anggota MKD DPR RI Mangihut Sinaga mencecar pertanyaan mengenai sosok yang ada didalam video asusila tersebut yang mirip dengan Haryanto. 

"Mirip ngga sama Bapak? Gambar tadi Bapak sudah lihat, bukan tidak tahu. Gambar itu mirip ngga sama Bapak?," tanya dia ke Haryanto. 

Menjawab pertanyaan dari Mangihut, Haryanto mengaku jika mengetahui sosok tersebut. Ia pun berkilah jika didalam video merupakan orang yang hanya mirip dengannya. 

"Nggak. Kalau saya kan nggak mirip, orang mirip kan banyak, kan belum tentu," jawabnya. 

Mangihut pun kembali menanyakan secara detail soal kesamaan fisik yang ada didalam video asusila dengan anggota DPR dari Fraksi PDIP itu. 

"Dengan kumisnya, alisnya juga nggak? Apa perlu kacamata sekarang? ambil dulu biar dilihat gambar. Jangan-jangan Bapak belum lihat gambarnya," tanyanya kembali. 

Haryanto menjawab dengan tegas jika memang yang ada didalam video viral itu bukanlah dirinya dan bahkan tidak pernah melakukan hal tak senonoh seperti itu. 

"Saya tidak tahu, dan saya tak pernah liat semacam itu," ujarnya. 

Kendati demikian, dalam sidang etik tersebut, Haryanto dianggap telah melanggar kode etik dan diberikan sanksi tertulis. (aha/dpi)