Tegas, Kemendagri Desak Pemda Dukung Pendanaan Hibah Pilkada Ulang Tahun 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta ambil langkah strategis untuk dukung kesiapan pendanaan hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) ulang tahun 2025 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 apabila terjadi kotak kosong sebagai pemenang di Pilkada Serentak 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 secara daring melalui zoom meeting, Selasa (3/12/2024). 

Pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 24 Januari 2023.

Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Oleh karena itu, guna mengantisipasi dan mendukung kesiapan pendanaan hibah Pilkada ulang tahun 2025 dalam APBD TA 2025 pemda diminta untuk melakukan langkah-langkah konkrit. 

Adapun langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemda antara lain, pertama mengalokasikan pendanaan kegiatan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dengan Peraturan KPU berpedoman pada peraturan perundang-undangan.