Soal Kubu RIDO Tolak Tandatangani Berita Acara, KPU DKI Pastikan Rangkaian Pilkada di Jakbar Berlangsung Transparan

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tingkat Kota Jakarta Barat berlangsung transpara.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah terkait sikap saksi dari kubu pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang menolak menandatangani berita acara rekapitulasi berjenjang tingkat Kota Jakarta Barat.

"Saya kira itu bagian dari dinamika ya. Dengan tidak ditandatanganinya berita acara, saya kira juga tidak mempengaruhi apa-apa," ujar Komisioner KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah dalam keterangannya mengutip Antara pada Kamis (5/12/2024).

Ia juga menyebut tidak ditandatanganinya pleno tingkat kota tidak berpengaruh sama sekali terhadap hasil rekapitulasi.

Ia pun memastikan semua protes, kritik dan masukan, ditampung dan ditindaklanjuti oleh KPU tingkat kota.

"Ketika ada protes ataupun masukan, saran, maupun kritik, juga sudah dijawab oleh teman-teman KPU Kota Jakarta Barat," ungkap Fahmi.

Lebih lanjut, pleno rekapitulasi tingkat provinsi DKI Jakarta akan dilakukan pada Sabtu (7/12) mendatang.

"Insya Allah, hari Sabtu besok kita akan mulai melakukan rekapitulasi suara di tingkat provinsi," lanjutnya.

Sebelumnya, saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menolak untuk menandatangani hasil pleno rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Barat. 

"Kami dari saksi pasangan gubernur nomor 1 RIDO, itu tidak menandatangani berita acara dikarenakan memang yang pertama itu tingkat partisipasi publik kita dalam pilkada kali ini rendah," kata saksi paslon RIDO, Zulfadilah saat ditemui wartawan usai pleno rekapitulasi, Rabu (4/12).

Menurut Zulfadilah, rendahnya partisipasi masyarakat Jakbar dalam Pilkada 2024 mencerminkan kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

"Harapannya ini kan kalau tingkat partisipasi publiknya ini cukup tinggi, validitas dan penerimaan daripada masyarakat itu bisa lebih baik," katanya.(ant/ree)