Framing pelibatan aparatur negara disebut untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung partai penguasa adalah daur ulang isu setiap kali berlangsung pesta demokrasi, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.
Padahal di alam demokrasi liberal saat ini, potensi berbuat curang bisa dilakukan siapa saja yang jadi peserta Pilkada.
“Sebetulnya isu seperti ini hanya pengulangan tiap lima tahunan saja,” terang Haris.
Dia menambahkan, memang takdir partai berkuasa (ruling party) atau koalisi partai pendukung pemerintahan adalah selalu jadi sasaran atau objek tuduhan berbuat curang setiap berlangsung pesta demokrasi.
“Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan adalah di antara partai yang pernah berkuasa dan menjadi sasaran isu kecurangan dan framing pelibatan aparatur negara ketika berlangsung pesta demokrasi,” jelasnya.
Oleh karenanya, semua pihak diharapkan tidak memanaskan situasi jika pada akhirnya diputuskan Pilkada Jakarta berlangsung dalam 2 putaran.
Semua pihak turut diminta lebih lapang dada menerima jika Pilkada Jakarta berlangsung dalam dua putaran.
Load more