Disisi lain, Maulana juga mengungkapkan, bahwa lebih dari 80 laporan yang dilakukan ke Bawaslu tidak jelas perkembangannya.
Adapun persoalan tersebut yakni mengenai DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, salah coblos tidak sesuai TPS, domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT.
"Seluruh kejadian-kejadian yang kami ungkapkan tersebut membuktikan pelaksanaan Pilkada di Jakarta tidak baik-baik saja. Mutu perangkapkuh standar. KPU dan Bawaslu dalam hal ini tidak profesional," pungkasnya. (aha/ree)
Load more