Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) Willy Prakarsa meminta tokoh Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dan pihak yang menghembuskan isu ham dan framing pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Probowo untuk tidak menggunakan kacamata kuda.
"Perlu digaris bawahi itu adalah sebuah penyesatan berpikir, menggunakan nalar sehat dan salah target dari tuntutan tersebut. Usman Hamid dkk jangan melihat kepemimpinan Kapolri dengan menggunakan kacamata kuda," tegas Willy Prakarsa, Rabu (11/12/2024).
Lebih lanjut, Willy menegaskan bahwa pencopotan Kapolri adalah hak preogratif Presiden RI sepenuhnya. Dan Presiden Prabowo tentunya sudah memiliki BIN, Baintelkam dan Bais dari berbagai informasi yang jauh lebih akurat kebenarannya terkait seruan tersebut.
"Harusnya sebelum keluarkan statemen, sebaiknya Usman Hamid bersikap bijak. Minta masukan atau komentarnya dari para tokoh, akademisi, maupun Alim Ulama di Seluruh Indonesia, bagaimana sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," ujarnya.
Dikatakan Willy, jika tuntutannya berkaitan dengan isu yang saat ini ramai mendapatkan perhatian publik adalah salah kamar. Seperti kasus oknum Polisi di Semarang, maupun lainnya.
"Kasus-kasus tersebut hanyalah oknum saja. Jadi tidak gebyah uyah atau menyamarayakan ulah oknum. Masih banyak Polisi yang baik, Kapolri juga sudah menerapkan reward and punishment," katanya.
Willy pun menuding seruan tuntutan pencopotan Kapolri adalah isu titipan dari kelompok yang sakit hati dan tuntutan emosional semata.
Load more