Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan tanggapan tegas terkait perselisihan antara dua mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono, dalam perebutan kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).
Idrus menegaskan bahwa dinamika seperti ini tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar Partai Golkar yang menjunjung solidaritas dan kebersamaan, yang seharusnya menjadi contoh bagi generasi berikutnya.
"Dinamika seperti ini adalah bagian dari perjalanan, tapi penting untuk memberikan contoh yang baik bagi generasi sekarang," ujarnya, Kamis (12/12/2024) di SICC, Bogor, Jawa Barat.
Menurut Idrus, langkah saling menggugat, apalagi yang berujung pada jalur hukum, bertentangan dengan budaya dialogis yang selalu dijunjung Partai Golkar.
Ia menilai perdebatan ini justru memberikan contoh buruk bagi generasi muda Golkar.
"Apakah ini contoh yang baik? Tentu bukan. Ini tidak mencerminkan nilai Partai Golkar. Sebagai sesama kader, harusnya kita bisa bicara dengan baik sejak awal, bukan sampai seperti ini," tegasnya.
Idrus juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas sosial dan kebersamaan sebagai warisan nilai yang harus dipertahankan oleh Partai Golkar.
"Cara-cara seperti ini tidak pantas dicontoh oleh generasi penerus Golkar," tambahnya.
Perseteruan antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono merebak setelah keduanya dikabarkan bersaing untuk kursi Ketua Umum PMI.
Jusuf Kalla, yang telah memimpin PMI selama tiga periode, ingin melanjutkan kepemimpinannya, sementara Agung Laksono mengusulkan pergantian kepemimpinan.
Agung bahkan membawa persoalan ini ke ranah hukum, sementara pihak Jusuf Kalla berpendapat langkah tersebut melanggar prinsip kebersamaan yang sudah lama dipegang PMI.
Kisruh ini menarik perhatian publik karena melibatkan dua tokoh senior Golkar yang memiliki pengaruh besar di kancah politik nasional.
PMI, sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia, tengah menghadapi tantangan besar terkait tradisi kepemimpinan yang seharusnya dijalankan dengan musyawarah mufakat.
Perebutan kursi Ketua Umum ini dinilai dapat mencoreng citra PMI yang selama ini dikenal dengan komitmennya terhadap nilai kemanusiaan dan netralitas.
Beberapa pihak menyerukan agar kedua tokoh ini menyelesaikan perselisihan mereka secara damai demi menjaga kehormatan dan integritas organisasi. (agr/aag)
Load more