Jakarta, tvOnenews.com - Demokrasi Indonesia sedang mengalami tantangan serius, hal itu terlihat dalam penurunan kualitas Pemilu di Indonesia.
Setidaknya itulah yang dihighlight dalam buku "Selamat Datang Otokrasi: Pemilu, Kekuasaan, dan Kemunduran Demokrasi" yang diluncurkan di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta hari ini, Jumat (20/12/2024).
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, sekaligus Ketua Tim Penulis Buku, Aqidatul Izza Zain mengatakan buku itu lahir dari keprihatinan mendalam terhadap fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia, yang semakin nyata terlihat melalui berbagai distorsi dalam proses pemilu, terutama pada Pilpres 2024.
"Secara global, laporan dari lembaga-lembaga seperti Freedom House, V-Dem, EIU, dan International IDEA menunjukkan adanya gelombang otokratisasi yang melanda dunia, termasuk Indonesia," kata Zain dalam keterangan resminya.
Namun, menurutnya di tengah tren global tersebut, skor demokrasi Indonesia versi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) justru menunjukkan anomali yang tidak sejalan dengan temuan lembaga-lembaga pengukur demokrasi internasional.
"Buku ini berupaya menggali lebih dalam untuk memahami dinamika ini, khususnya bagaimana pemilu di Indonesia berkontribusi terhadap pergeseran menuju otokrasi electoral," tuturnya.
Buku ini mengangkat isu penting mengenai tren kemunduran demokrasi, baik dalam konteks global maupun di Indonesia.
Zain mengatakan pembahasan dimulai dengan gambaran tentang gelombang otokratisasi yang terjadi di berbagai negara, sebagaimana dilaporkan oleh Freedom House, V-Dem, dan lembaga lainnya.
"Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi indikator utama untuk memahami dinamika demokrasi. Buku ini menyoroti perjalanan demokrasi Indonesia sejak era reformasi 1998 hingga 2024, menggambarkan bagaimana sistem demokrasi yang awalnya menjanjikan perlahan menunjukkan tanda-tanda regresi, terutama dalam beberapa tahun terakhir," ungkapnya.
Menurutnya, buku ini juga mengidentifikasi gejala-gejala otokratisasi yang semakin terakselerasi, mulai dari politisasi birokrasi, penyalahgunaan sumber daya negara, hingga lemahnya independensi penyelenggara pemilu.
"Salah satu fokus utama adalah analisis terhadap Pilpres 2024, sejauh mana pemilu tersebut berlangsung bebas dan adil, serta bagaimana prosesnya mencerminkan penurunan kualitas demokrasi," katanya.
Hasil expert assessment Pilpres 2024 yang dilakukan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) memberikan gambaran yang kompleks dan mengkhawatirkan mengenai kualitas demokrasi di Indonesia.
"Dari tujuh variabel utama yang dievaluasi, lima di antaranya-kesetaraan kompetisi (3,04), proses kandidasi (3,63), penghitungan suara (4,36), otonomi dan kapasitas penyelenggara (4,48), serta kebebasan memilih (bebas dari kekerasan/intimidasi dan mobilisasi) (5,75)-mendapatkan penilaian negative," tuturnya.
"Hanya dua variabel, yaitu kebebasan sipil (5,75) dan hak memilih (6,19), yang menunjukkan skor yang relatif positif," tambahnya.
"Data ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami tantangan serius, mengindikasikan pergeseran menuju karakteristik rezim hibrida, di mana elemen-elemen otoritarian dan demokratis bercampur dalam satu sistem politik," pungkasnya.
Hadir dalam dialog dan launching buku tersebut Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Peneliti Senior BRIN Lili Romli, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Direktur Sindikat Pemilu dan Demokrasi Erik Kurniawan, dan Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Aqidatul Izza Zain. (muu)
Load more