Ada Kabar Buruk, DPR Minta Semua Warga Indonesia Harus Waspada Selama Nataru

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta semua warga Indonesia waspada terhadap kabar buruk yang terjadi selama masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus siap-siap pada potensi cuaca ekstrem pada masa libur Nataru.

“Akhir tahun identik dengan libur Nataru. Banyak masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk berlibur, mudik, dan melakukan berbagai aktivitas di luar rumah. Namun, kita perlu waspada karena akhir tahun juga rawan cuaca ekstrem,” ujar dia dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

Semua warga Indonesia juga diimbau untuk senantiasa memantau informasi cuaca dan potensi bencana dari sumber terpercaya, yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terutama bagi mereka yang akan bepergian jauh.

“Cermati informasi cuaca dari BMKG dan pemberitahuan resmi lainnya. Jika tidak mendesak, sebaiknya tunda perjalanan jauh. Liburan bisa dilakukan di lain waktu,” terang dia.

Fikri juga berharap pemerintah bersiaga dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

"BNPB, BPBD, dan instansi terkait harus siaga penuh. Pastikan sistem peringatan dini berfungsi optimal dan personel siap diterjunkan jika terjadi bencana,” ucap anggota DPR RI dari daerah pemilihan IX Jateng itu.

Dia memaparkan, koordinasi antarinstansi dan penyebaran informasi yang cepat serta akurat sangat penting untuk meminimalisasi dampak cuaca ekstrem.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras telah meminta pemerintah meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat di tengah cuaca ekstrem yang tengah melanda sejumlah daerah di tanah air saat ini.

"Kondisi alam belakangan ini semakin tidak menentu sehingga negara dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," ungkap dia.

Infrastruktur mitigasi kebencanaan itu, kata dia melanjutkan, meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam.

"Pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar mereka merasa aman dan nyaman," tuturnya.(ant/lkf)