Dalam pemeriksaan pada Rabu, 18 Desember 2024, penyidik KPK menanyakan dua hal utama: surat fatwa Mahkamah Agung yang digunakan PDIP untuk memuluskan Harun sebagai anggota DPR lewat mekanisme PAW, serta data perlintasan Harun di Bandara Soekarno-Hatta pada Januari 2020.
Meski sudah dicekal, KPK belum mengungkap status resmi Yasonna dalam kasus ini.
3. Dugaan Nepotisme di Lapas atau Monopoli Bisnis Lapas
Nama Yasonna juga dikaitkan dengan isu monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan. Ia diduga memberi jalan bagi anaknya, Yamitema Tirtajaya Laoly, untuk menjalankan bisnis eksklusif di dalam lapas.
Pengakuan aktor Tio Pakusadewo dalam sebuah wawancara semakin memperkuat dugaan ini, meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama.
Kasus-kasus ini kembali menempatkan Yasonna di bawah sorotan tajam publik dan media.
Bagaimana perkembangan penyidikan oleh KPK? Semua mata kini tertuju pada langkah hukum berikutnya. (aag)
Load more