Pengamat Kritisi Metode OCCRP yang Sematkan Jokowi

Di sisi lain, Haidar mengatakan bahwa segala bentuk tindak kejahatan yang disudutkan kepada Jokowi tidak dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.

Menurutnya hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

"Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat," kata R Haidar.

"Jika metodologinya benar, seharusnya dewan juri OCCRP tidak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa memasukkan nama seseorang ke dalam daftar tersebut sementara tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah atas kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang nyata," sambungnya. (raa)