Respons PDIP Soal MK Hapus Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas minimal pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

Dia menegaskan PDIP akan mematuhi putusan MK tersebut yang bersifat final dan mengikat.

Sebelumnya, partai politik atau gabungan partai hanya dapat mengajukan pasangan capres-cawapres jika memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh suara sah minimal 25 persen nasional pada Pemilu.

“Atas putusan ini, maka kami sebagai bagian dari partai politik sepenuhnya tindak dan patuh, sebab putusan MK bersifat final dan mengikat,” kata Said dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1/2025).

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan DPR dan pemerintah mengatur agar tidak muncul pasangan capres dan cawapres dengan jumlah yang terlalu banyak. Ketentuan ini harus dimasukkan dalam revisi UU Pemilu.

MK juga meminta DPR dan pemerintah melakukan rekayasa rekayasa konstitusional agar dalam pencalonan presiden tidak menyebabkan dominasi partai atau gabungan partai yang menyebabkan terbatasnya pasangan capres dan cawapres.

“Atas pertimbangan dalam putusan amar di atas, tentu kami akan menjadikannya sebagai pedoman nanti dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu antara pemerintah dan DPR,” jelas Said.

“Kami akan menggunakan mekanisme perekayasaan konstitusional yang diperintahkan oleh MK melalui mekanisme kerja sama atau koalisi partai dalam pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” sambungnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menjelaskan, dalam revisi UU Pemilu nanti, PDIP akan mengusulkan pasal yang mengatur syarat capres-cawapres agar memenuhi aspek kepemimpinan, pengalaman dalam peran publik, pengetahuan tentang kenegaraan, serta rekam jejak integritasnya.

“Agar penggunaan hak dari semua partai untuk mengajukan capres dan cawapres memenuhi aspek yang bersifat kualitatif yang kami maksudkan tersebut,” ujar Said.

Said menambahkan pengujian syarat aspek-aspek yang bersifat kualitatif terhadap bakal capres-cawapres dapat dilakukan oleh unsur dari perwakilan lembaga negara dan perwakilan tokoh masyarakat. (saa/dpi)