Jakarta, tvOne

Aturan baru pemerintah terkait penyertaan wajib kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat sejumlah transaksi tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di mana salah satu aturannya dalam mengurus sertifikat jual beli tanah melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan. 

Dilansir dari laman viva.co.id, Chief Executive Officer dan Founder Indonesia Properti Watch (IPW), Ali Tranghanda mengatakan, aturan Pemerintah terkait menyertakan kartu BPJS Kesehatan dalam mendapatkan layanan publik terkesan dipaksakan kebijakannya. Hal tersebut dikarenakan kartu BPJS Kesehatan tidak ada kaitannya dengan jual beli properti.

“Memang kalau dilihat kebijakan ini agak dipaksakan karena tidak ada hubungannya BPJS Kesehatan dengan jual beli properti,” kata Ali kepada VIVA, dikutip Selasa, 22 Februari 2022.

Ia melanjutkan, di sisi lain dia memahami bahwa hal tersebut merupakan cara Pemerintah untuk mewajibkan masyarakat ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. 

“Niatnya mungkin bagus, tapi mekanismenya ketika menjadi syarat jual beli. Ini yang jadinya terkesan dipaksakan.  Jadi ada dua hal berbeda di sini, kalau hubungannya dengan jual beli enggak ada. Tapi kalau tujuannya agar masyarakat golongan atas juga bisa bantu BPJS, sah-sah aja,”ujarnya.

Adapun dengan itu, ia melanjutkan, jika proses yang dilalui harus digabung sebagai syarat akad ke bank. Dikarenakan pada bank juga terdapat syarat asuransi dan lainnya.