Pj Gubernur Aceh Digugat Lagi Ke PTUN, Ini Kasusnya

Jakarta, tvOnenews.com - Penasihat hukum peserta yang menggugat Pj Gubernur Aceh adalah Erlizar Rusli, SH., MH menggugat Pj Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan tersebut berkaitan seleksi Kepala BPMA tahun 2024 yang dilakukan oleh panitia seleksi berdasarkan Surat Keputusan Pj Gubernur Aceh Nomor 500/1305/2024 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Kepala BPMA Tahun 2024 kembali menjadi polemik di tengah-tengah kalangan masyarakat Aceh.

Berdasarkan pantauan di halaman website SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh perkara tersebut terdaftar dengan perkara Nomor 2/G/2025/PTUN BNA (6/1/2025).

Erlizar menegaskan perkara tersebut didaftarkan olehnya untuk kepentingan hukum kliennya.

Erlizar berpendapat banyak kejanggalan yang dilakukan oleh panitia seleksi Kepala BPMA tahun 2024 bentukkan Pj Gubernur Aceh terutama tentang syarat-syarat administrasi yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 PP 23 Tahun 2015.

Selain itu syarat-syarat tersebut sangat jauh berbeda dengan seleksi kepala BPMA tahun-tahun sebelumnya, sehingga terkesan syarat pendaftaran yang di persyaratan oleh panitia seleksi kepala BPMA tahun 2024  hanya berdasarkan keinginan hati panitia seleksi.

Sebelum gugatan ini di daftarkan ke pengadilan Tata Usaha Negara pihaknya sudah mengajukan surat keberatan kepada Panitia tertanggal 10 Desember 2024 dengan memberikan tembusan kepada Pj Gubernur Aceh perihal permintaan untuk menunda proses seleksi kepala BPMA tahun 2024.

Namun, Erlizar mendapatkan balasan dari pihak panitia seleksi yang suratnya ditanda tangani oleh wakil ketua panitia yang menginformasikan pihaknya dinyatakan tidak lulus administrasi. 

Dia menambahkan menjadi aneh dari surat balasan tersebut adalah tanggal surat tertulis 12 November 2024 M 10 Jumadil Akhir 1446 H.

"Hemat kami dari balasan surat ini saja panitia seperti main-main dan asal-asalan dalam bekerja membalas surat kami yang secara nyata dan jelas tertulis 10 Desember 2024, jadi surat balasan panitia seleksi Kepala BPMA  maju tanggal dan mundur bulan," ujar Erlizar dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Erlizar juga mengungkapkan siap mengirimkan surat kepada Menteri ESDM di Jakarta meminta untuk menunda  membatalkan proses seleksi kepala BPMA yang dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh melalui panitia yang dibentuk.

"Proses seleksinya terindikasi adanya kepentingan pragmatis mengingat sisa masa jabatan Pj Gubernur Aceh hanya tinggal menghitung hari," paparnya.

Di sisi lain, Erlizar juga berharap kepada Menteri ESDM agar menghargai proses hukum ini terlebih dahulu.

"Jangan menetapkan satu nama yang berhak menjadi kepala BPMA sebagaimana surat rekomendasi  3 orang nama dari Pj Gubernur," pungkas dia.(lkf)