Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan gedung DPR dan gedung di sektor yudikatif di IKN ditargetkan rampung pada 2028.
Menanggapi ini, anggota Komisi II DPR Indrajaya mengatakan bahwa target pemerintah tersebut terlalu muluk-muluk.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan agar OIKN lebih realistis dan menerapkan target pencapaian pembangunan yang terukur.
Mengingat APBN 2025 untuk IKN masih sejumlah Rp6,3 triliun dari rancangan anggaran sebesar Rp400,3 triliun.
“Target OIKN terkesan muluk-muluk (bombastis) karena itu perlu tahapan pembangunan yang terukur termasuk upaya menyelesaikan berbagai dampak pembangunan yang terjadi,” ujar Indra, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai target yang disampaikan Basuki merupakan imbas dari rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Padahal Prabowo akan mulai berkantor jika IKN sudah berfungsi sebagai ibu kota politik.
“Artinya selain Istana Negara, di IKN juga telah berdiri Gedung DPR RI, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Mabes Polri,” jelas Indra.
“Idealnya gedung lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sama-sama berdiri di Ibu Kota Negara,” tambah dia.
Untuk itu, Indra berharap Basuki tidak muluk-muluk dalam menetapkan target.
Indra juga meminta Basuki bisa mengartikan keinginan Prabowo yang lebih realistis.
“Perpindahan ke IKN bukan soal kecepatan tapi kesiapan,” katanya.
Dia pun mengingatkan agar pembangunan infrastruktur di IKN tidak dilakukan dengan terburu-buru. Hal ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar. (saa/nsi)
Load more