"Kita selalu menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, tentu ini juga berlaku di Ukraina. Kita tidak bisa menerima langkah apapun juga yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah dari Ukraina," ujar Marty Natalegawa, ketika itu.
Sejak aneksasi ilegal oleh Rusia pada 2014, Tatar Krimea menghadapi tekanan berat di tanah leluhur mereka. Karena warga Tatar Krimea menjadi sasaran penganiayaan, diskriminasi, deportasi paksa, akibat invasi Rusia-Ukraina.
Selain itu dalam pertemuan dengan Menteri HAM RI, delegasi Ukraina juga menyoroti pentingnya inisiatif ‘Bring Kids Back’ bertujuan memulangkan anak-anak Ukraina yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka akibat invasi Rusia.
“Kami terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai isu perlindungan anak dan mencari cara untuk berkontribusi secara positif, senada dengan Indonesia yang selalu mendukung perdamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,” tambah Natalius Pigai.
Delegasi Ukraina juga mengusulkan agar Indonesia fokus pada area spesifik dalam perlindungan hak asasi manusia, mengambil inspirasi dari langkah-langkah yang dilakukan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA). Natalius Pigai menyampaikan bahwa Indonesia akan mempertimbangkan pendekatan ini.
Selain itu, Indonesia juga diundang untuk turut serta dalam berbagai inisiatif internasional yang berorientasi pada perlindungan hak-hak minoritas, hak anak, kebebasan beragama, serta isu-isu terkait umat Muslim. Undangan ini disambut baik oleh pihak Indonesia yang berkomitmen mendukung perdamaian dan keadilan global.
“Setiap langkah yang diambil Indonesia harus relevan dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan hak asasi manusia, kami akan mempertimbangkan kebijakan tersebut, Indonesia mendukung keadilan dan perdamaian,” jelas Natalius Pigai.
Load more