Awal Tahun 2025, Pengamat: Momentum Membangun Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana mengatakan perekonomian desa menjadi salah satu aspek yang sangat berkaitan dengan ketahanan pangan. Menururnya, jika perekonomian desa bisa berkembang dengan baik, maka potensi untuk meningkatkan ketahanan pangan pun semakin besar. 

"Dalam konteks ini, instrumen-instrumen kebijakan dari lembaga negara memegang peranan yang sangat penting. Salah satunya dengan kenaikan pajak sebesar 12 persen di awal tahun 2025, yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia," kata Eko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan Kementerian Desa, dana yang terkumpul dari kenaikan pajak ini diperkirakan mencapai Rp3 triliun, yang akan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Lembaga negara memiliki peran strategis untuk menggerakkan ekonomi desa melalui program-program yang mendukung sektor pertanian, industri kecil dan menengah (IKM), serta infrastruktur desa. 

"Dengan adanya pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar, masyarakat desa bisa memproduksi pangan lebih banyak dan dengan kualitas yang lebih baik," ungkapnya.

Selain itu, pembenahan sistem distribusi yang efisien juga dapat memastikan pangan tersebut sampai ke tangan konsumen dengan harga yang wajar dan tanpa adanya pemborosan.

Di tingkat hulu, lembaga negara harus mendukung upaya peningkatan hasil pertanian dengan teknologi tepat guna, riset, dan pelatihan bagi petani. Sumber daya alam yang melimpah di desa harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pangan yang cukup dan berkualitas.

"Di sisi hilir, sistem distribusi pangan harus lebih baik lagi. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang menghubungkan desa dengan kota, pasar yang terorganisir dengan baik, serta perbaikan sistem logistik yang efisien, akan memastikan bahwa hasil pertanian dari desa sampai ke konsumen tanpa adanya hambatan yang berarti," jelasnya.

Lebih dari itu, tambahnya, kebijakan yang berpihak pada petani, seperti subsidi pupuk atau harga pangan yang stabil, juga harus diperhatikan. Ini akan mengurangi ketidakpastian dalam produksi dan memberikan rasa aman bagi para pelaku ekonomi di desa.

Eko menyatakan membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. 

"Kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha kecil di desa sangat diperlukan untuk menciptakan rantai pasok yang efisien dan memastikan keberagaman pangan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat," tuturnya.

Eko menegaskan ketahanan pangan tidak hanya berarti ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mencakup keberagaman pangan yang bergizi dan terjangkau. 

Oleh karena itu, penting untuk mendorong masyarakat desa untuk lebih mengenal potensi pangan lokal dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. 

Pendekatan berbasis kearifan lokal dan pola konsumsi yang berkelanjutan akan sangat membantu dalam mencapai tujuan ini.

"Tahun 2025 bisa menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan perekonomian desa yang mandiri," tutupnya.