Hasto Kristiyanto Terjerat Kasus Hukum, PDIP: Pimpinan KPK Edisi Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebut pimpinan KPK saat ini bisa disebut sebagai KPK edisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dia menjelaskan alasannya karena di akhir masa jabatan Jokowi tetap melakukan proses seleksi pimpinan KPK periode 2024-2029.

Padahal seharusnya proses seleksi pimpinan KPK periode tersebut dilakukan di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sumber :

• Taufik Hidayat/tvOne

“Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Menurutnya, KPK periode sekarang tidak akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kasus korupsi yang menyeret keluarga Jokowi.

“KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal ijin tambang blok Medan yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” jelas Ronny.

Lebih lanjut, dia mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan PDIP untuk tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia juga meminta seluruh kader dan simpatisan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengacak-acak PDIP.

“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” tandas Ronny. (saa/muu)tvonenews