Sekelompok Massa Kembali Geruduk Kemenko Polkam dan Kejagung RI Tuntuk Kasus Dugaan Penggelapan Pajak Minyak Sawit

Jakarta, tvOnenews.com - Massa yang mengatasnamakan organisasi masyarakat Pemuda Tri Karya (Ormas Petir) menggeruduk Gedung Kemenko Polkam dan Kejagung RI pada Kamis (9/1/2025).

Massa kembali menggelar unjuk rasa lanjutan dalam aksi sebelumnya yang berlangsung pada Desember 2024 lalu.

Dalam aksinya kali ini, massa kembali menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menko Polkam Budi Gunawan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Pertama, Petir berharap Presiden RI Prabowo Subianto segera memproses hukum perusahaan First Resources milik Martias Fangiono dan anaknya Ciliandra Fangiono yang berada di Provinsi Riau, karena menyebabkan kebocoran pajak dan merugikan negara Rp1,4 triliun," kata Koordinator Lapangan, Yandra kurniawan dalam aksinya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Yandra melanjutkan dalam aksinya berupa desakan kepada negara-negara Eropa untuk tak membeli minyak sawit yang dinilai pihaknya sebagai produk ilegal.

Ditambah produksi minyak sawit dinilai pihaknya berasal dari deforestasi atau penggundulan hutan.

"Petir mendesak Menkopolkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan berkoordianasi dengan Kejaksaan Agung RI segera menangkap dan memeriksa Martias Fangiono dan anaknya Ciliandra Fangiono terkait penggelapan pajak dan mencuri kekayaan alam di Indonesia lewat pengelolaan perusahaannya di Riau: First Resources (eks Surya Dumai Group)," kata Yandra.

Selain itu, Yandra turut mendesak Jaksa Agung untuk dapat segera memproses laporan yang telah dilayangkan pihaknya itu pada November 2024 lalu.

Ia meminta Kejagung turut serta menyita sejumlah aset perusahaan yang diduga melakukan penggelapan pajak senilai Rp1,4 triliun itu.

"Petir meminta Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam apabila tidak bisa menindak lanjuti kasus pengemplangan pajak First Resources milik Martias Fangiono dan anaknya Ciliandra Fangiono yang diduga merugikan negara Rp1,4 triliun tersebut," pungkasnya. (raa)