Kemenlu China Respons Soal Protes Filipina Atas Kehadiran Kapal Penjaga Pantai

Hak dan hak tersebut berlandaskan pada sejarah dan hukum, serta konsisten dengan hukum dan praktik internasional," ungkap Guo Jiakun.

Protes diajukan berselang beberapa jam setelah presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr melakukan panggilan virtual dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba untuk membahas "perilaku berbahaya dan melanggar hukum di Laut China Selatan".

Ketegangan terus meningkat antara China dan Filipina sekutu AS dalam dua tahun terakhir dengan seringnya terjadi konflik terbuka antara penjaga pantai mereka di Laut China Selatan.

Selain Filipina, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Vietnam juga memiliki klaim tumpang-tindih di Laut China Selatan.

Diketahui pada 8 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani Undang-undang (UU) Zona Maritim Filipina sebagai bentuk operasional Putusan Arbitrase Filipina tahun 2016 yang menetapkan batas-batas hak maritim Filipina termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut (370 kilometer) sehingga Filipina memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan energi dan sumber daya lainnya.

UU tersebut adalah hasil dari putusan arbitrase 2016 yang memenangkan Filipina atas China yaitu menegaskan ZEE Filipina dan menentukan fitur di Laut Filipina Barat sebagai perairan teritorialnya sendiri sehingga memasukkan Huangyan Dao atau Beting Scarborough ke wilayah ZEE Filipina.

Namun China menolak mengakui fatwa itu karena menilai arbitrase juga tidak punya dasar hukum untuk memutus wilayah perairan tersebut.