Dia menegaskan bahwa dalam putusan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai rujukan oleh Pemerintah.
"Karena kata-kata MK itu kan kata 'dapat' ya dalam segi peraturan perundangan kata dapat itu opsional, bisa lanjut atau tidak mempertimbangkan aspek kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu nanti juga perlu ada surat keterangan sehat atau surat keterangan dokter dan dokternya itu bisa berdasarkan rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah," pungkasnya.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian materiil Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris).
Putusan ini terkait dengan uji materiil batas umur notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 ini digelar pada Jumat (3/1/2025) di Ruang Sidang Pleno MK.
“Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum’,” ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan.
Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, awalnya Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan umur untuk jabatan notaris masih diperlukan.
Mahkamah menilai usia 65 tahun sebagai titik batas umur pensiun sudah tepat, karena setiap orang memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang berbeda.
Load more