Pemuda ICMI menyerukan agar proyek PSN yang tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk PIK 2, segera dibatalkan.
“Banyak proyek PSN yang tidak melibatkan suara rakyat sehingga menimbulkan keraguan akan manfaatnya bagi masyarakat luas,” jelas Ismail.
Teguh Setya Bakti, pakar hukum tata negara, turut memperingatkan potensi pelanggaran hukum dalam proyek PSN.
“Penetapan proyek strategis tanpa dasar hukum yang jelas dapat berujung pada pembatalan. Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah kunci,” tandas dia. (agr)
Load more