Heboh Pagar Laut di Bekasi Menuai Polemik, Pj Gubernur Jabar: Kalau Izinnya Selesai KIta Buka Segelnya

Jakarta, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta ada evaluasi soal pagar laut Bekasi agar jangan sampai mengganggu masyarakat dan lingkungan.

"Untuk teknis ke Dinas Kelautan. Di sana legal, tapi saya minta Pak Hermansyah untuk evaluasi jangan sampai mengganggu. Prinsip dasarnya jangan sampai mengganggu lingkungan dan masyarakat," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Jumat (17/1/2025).

Meski legal, kata Bey, ada satu izin yang belum rampung diurus sehingga harus dilakukan penyegelan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Tapi kalau izinnya sudah selesai akan dibuka segelnya. Pada prinsipnya jangan merugikan masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat memastikan pagar bambu di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berbeda dengan kasus pagar yang terjadi di Tangerang.

Kepala DKP Jabar Hermansyah mengatakan pagar laut tersebut merupakan proyek pengembangan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), di mana Pemprov Jabar bekerjasama dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dalam rangka penataan dan pengembangan Kawasan PPI Pal Jaya berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor 032/Kep.299-BPKAD/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor 45/PEM.04.04/BPKAD tanggal 23 Juni 2023.

"Alurnya melalui lahan milik PT TRPN dan PT MAN yang memiliki sertifikat sehingga dibuat sempadan. Pemiliknya jelas, beda dengan kasus Tangerang," kata Hermansyah.