Sebelum Masuk Golkar, Gibran Perlu Komunikasi Ke Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Kehadiran Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI ke acara MKGR pada Sabtu, (18/1/2025) menjadi pemberitaan hangat terkait spekulasi Gibran akan masuk ke Partai Golkar. 

Spekulasi ini berkembang membesar dikarenakan Partai Golkar adalah Partai Politik yang pertama kali mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka putra sulung Joko Widodo Presiden RI ke 7 menjadi Cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu. 

Kini, setelah menjadi Wakil Presiden Gibran di kabarkan akan masuk ke Partai Golkar. 

Ketua Umum Partai Golkar dan jajaran pengurus Pusat menyatakan berkali-kali bahwa Partai Golkar adalah partai terbuka, kemarin, Jumat (17/1/2025), Bahlil mengatakan berita atau isu Gibran masuk ke Ormas MKGR itu urusan Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, yang juga adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Menanggapi isu masuknya Gibran Rakabuming Raka ke MKGR, Khalid Zabidi, Inisiator Golkar Garis Keras menyatakan bahwa masuk atau tidak masuknya Gibran Rakabuming ke MKGR atau Partai Golkar adalah hak Gibran, 

"Itu hak politik Gibran seorang, mau masuk atau tidak ke MKGR atau Golkar, dalam politik ya ada konsekuensi politik tentunya," terang Khalid Zabidi.

Setelah dipecat oleh PDIP Gibran Rakabuming memang belum memutuskan masuk ke partai politik. Momentum Rakernas dan MPO MKGR ini kemudian menjadi peluang Gibran untuk bisa mendekat ke Partai Golkar dengan menjadi anggota MKGR, Ormas pendiri Golkar.

"Bisa jadi Gibran yang Wapres nya Prabowo ini masuk ke Partai Golkar via MKGR, pertanyaan saya, apa sudah dapat restu Presiden Prabowo?, itu jadi penting maknanya buat Partai Golkar," jelas Khalid yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Muda Prabowo Gibran (RMPG).

Bagaimanapun, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden memerlukan komunikasi politik terlebih dahulu dengan Presiden dalam mengambil langkah politiknya.

"Saya pikir, Gibran perlu komunikasi terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo apabila memang mau masuk Partai Politik." Tutup Khalid Zabidi. (ebs)