Jakarta, tvOnenews.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sambas, Kalimantan Barat mencatat sejauh ini sudah sebanyak 27 desa di Kabupaten Sambas terdampak bencana banjir dan longsor.
"Kondisi banjir terjadi sudah terjadi sejak November 2024 dan sempat surut. Namun naik kembali pada Desember 2024. Kemudian berlanjut hingga saat ini pada 2025. Total ada 27 desa yang terdampak banjir dan longsor, " ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sambas, Nisa Azwarita mengutip Antara pada Senin (20/1/2025).
Ia menjelaskan untuk bencana banjir saat ini terparah di Kecamatan Paloh dan Galing dengan ketinggian air hingga 100 cm di jalan.
"Kemudian ketinggian air yang masuk ke rumah warga hingga 40 cm," lanjutnya.
Ia menyampaikan untuk bencana banjir terbaru mulai 18 dan 19 Januari 2025 terjadi di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Galing dengan dampak pada 1.615 rumah terendam atau 3.015 kepala keluarga (KK).
Kemudian Kecamatan Tanggaran ada 281 rumah terdampak dengan ketinggian air 40 cm hingga 80 cm. Kecamatan Jawai Selatan 106 dengan ketinggian air 40 cm sampai 80 cm. Untuk Kecamatan di Paloh dan Sajingan dampak banjir masih didata.
"Sedangkan banjir di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Teluk keramat , Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Sejangkung terjadi dari November, sempat surut kemudian ketinggian air naik lagi," jelasnya.
Sehingga sedikitnya ada delapan kecamatan yang terdampak banjir.
Sementara terkait bencana longsor terjadi pada 19 Januari 2025 sekitar jam 9.00 WIB menimpa jalan raya yang menghubungkan dua kecamatan perbatasan, yaitu di pertengahan Desa Sebubus, Kecamatan Paloh dan Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar.
Untuk sementara jalan belum bisa dilalui karena retak dan material tanah menutupi jalan.
"Bencana puting beliung juga ada terjadi pada 11 Januari 2025 di Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat," ungkap Nisa
Dengan persoalan yang ada Pemerintah Kabupaten Sambas menaikkan status bencana dari status siaga menjadi status tanggap darurat bencana yang diperpanjang masanya dari 13 hingga 27 Januari 2025.
"Kami terus melakukan monitoring, pendataan dan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan pemda, pemprov hingga ke pusat ke BNPB. Pemerintah daerah juga memberikan bantuan logistik. Bantuan baru diberikan kedua kecamatan, " pungkasnya.(ant/ree)
Load more