100 Hari Kerja Prabowo Gibran, Kepercayaan Publik Tinggi, Kabinet Harus Bekerja Lebih Baik

Kementerian Koperasi yang menterinya masih terganjal kasus masa lalu soal penyelidikan karyawan Menkominfo dalam kasus website judi online, atau Polri yang masih di belit oleh oknum-oknum polisi yang melakukan pelanggaran yang mewarnai pemberitaan sejak awal kabinet terbentuk Oktober lalu.

"Publik masih menunggu penyelesaian kasus pegawai Menkominfo yang terlibat dalam pembiaran website judi online yang menyeret nama Budi Arie, atau Polri yang masih diwarnai aneka pelanggaran oleh oknum polisi yang banyak viral di medsos yang jadi perhatian rakyat banyak, dan mempengaruhi citra Polri di masyarakat" rinci Khalid Zabidi.

Belum lagi, rakyat masih menunggu kasus-kasus hukum besar lainnya yang belum terkuak , kasus Hasto Kristiyanto di KPK yang masih menggantung penyelesaiannya, kasus Timah yang tersangkanya hanya dijatuhi hukuman ringan.

"100 hari ini di ranah hukum kita masih menunggu penyelesaian kasus-kasus hukum besar, kasus Hasto Kristiyanto, kasus hukuman terlalu ringan tersangka kasus korupsi Timah," lanjut Khalid Zabidi.

Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 di beberapa wilayah Indonesia masih perlu perbaikan dan peningkatan layanan, terlihat kementerian di kabinet belum seiring selangkah dalam menjalankan program unggulan Presiden itu, para menteri tampak belum memahami secara utuh konsep dan pelaksanaan MBG sehingga diperlukan konsolidasi lebih baik lagi untuk suksesnya program MBG.

"Dalam program Makan Bergizi Gratis kementerian-kementerian belum sinergis dan kolaboratif baik dalam penganggaran dan dalam pelaksanaan MBG, perlu konsolidasi lebih baik lagi agar MBG bisa berjalan sukses." Jelas Khalid Zabidi.

Terbaru adalah kasus pagar laut misterius, walau sudah mulai ditangani kasusnya namun tampak para menteri masih kebingungan mengambil langkah, baik hukum dan penanggulangan dampaknya. "Kasus pagar laut misterius juga jadi catatan penting, para menteri tampak bingung dan kelabakan menangani kasus ini, sehingga rakyat jadi risau, kekisruhan peraturan dan izin apakah ini ada kaitannya dengan pembangunan PIK 2 dan PSN disana, masih jadi pertanyaan besar," tutup Khalid. (ebs)